MAKALAH PTUN PDF

MAKALAH PTUN PDF

admin

May 13, 2020

ayu puspita studies Biology Education, Pendidikan Biologi, and Biological Sciences. Pengadilan Tata Usaha Negara (biasa disingkat: PTUN) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Strict Standards: Non-static method JLoader::import() should not be called statically in.

Author: Yogal Kazihn
Country: Andorra
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 16 January 2008
Pages: 252
PDF File Size: 20.47 Mb
ePub File Size: 6.6 Mb
ISBN: 875-7-96770-606-2
Downloads: 49013
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygoshura

Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Hukum Administrasi Negara Jilid I. Hakim tidak boleh merangkap menjadi advokat. Perguruan Tinggi juga merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.

Pada hakekatnya situasi, kondisi, suasana, dan keteraturan hidup rumah tangga setiap Hakim Pengadilan merupakan makqlah satu faktor yang penting peranannya dalam usaha membantu meningkatkan citra dan wibawa seorang Hakim. In this case is need to be known, what the consideration for that ultra petition makakah is, so it can be known in what case The Judge of PTUN allowed to give ultra petition penalty. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Makalay Usaha Negara.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan: Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Nomor Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.

UU No.9 Thn – Perubahan Atas UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Sepanjang sejarah, mahasiswa di berbagai bagian dunia telah mengambil peran penting dalam sejarah suatu negara. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara. Aksi yang dilakukan memang merupakan salah satu bentuk dari kebebasan dalam mengeluarkan pendapat di muka umum namun disamping itu ada suatu bentuk tanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan jangan sampai apa yang kita lakukan hanya merugikan satu pihak karena hal tersebut juga merupakan bentuk dari etika dan moral mahasiswa.

  GROTHENDIECK-SERRE CORRESPONDENCE PDF

Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan.

maka,ah Menurut kedelapan mahasiswa tersebut itu bukanlah alasan yang logis sehingga mereka merasa dirugikan dengan adanya kasus tersebut. Berbeda dengan gugatan di muka pengadilan perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 satu macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah.

Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: LBH Jakarta menyatakan dalam gugatan bahwa para mahasiswa tidak sepantasnya diberikan sanksi secara arogan lantaran melakukan unjuk rasa karena aksi unjuk rasa merupakan hal yang biasa dalam negara yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seperti Indonesia. Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs.

Disclaimer – Suara Cendekia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 39B 1 Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut: Tidak lupa, puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada kami sehingga makalah yang berjudul Gugatan Mahasiswa UNTAG45 terhadap Rektor ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan tepat pada waktunya tanpa ptub halangan apapun.

  FOMIN CALCULUS OF VARIATIONS PDF

Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbunyi sebagai berikut: Contoh putusan gugat cerai Business. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku paling lama 6 enam bulan.

Electronic Theses & Dissertations Universitas Gajah Mada

Adakalanya peraturan dasar menentukan bahwa persetujuan instansi lain itu diperlukan karena instansi lain tersebut akan terlibat dalam akibat hukum yang akan ditimbulkan oleh keputusan itu. Mereka yang tidak pandai baca tulis dapat mengutarakan keinginannya untuk menggugat kepada Panitera Pengadilan yang akan membantu merumuskan gugatannya dalam bentuk tertulis.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Regulasi apa saja yang berkaitan dengan kasus tersebut? Jurusita Pengganti diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

CONTOH KASUS PTUN “DELAPAN MAHASISWA UNTAG’45 JAKARTA GUGAT REKTOR”

Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya: Kecuali ditentukan lain oleh atau berdasarkan undang-undang, Hakim tidak boleh merangkap menjadi: Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut: Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum. Peraturan dan anggaran makaoah fokusnya.